Ulangan 19:15-21: Dari Hal Saksi
Sabtu, Desember 23, 2017
Edit
 |
| Dari Hal Saksi. |
Setelah belajar perikop Larangan Menggeser Batas Tanah dari Kitab Ulangan, sekarang kita belajar perikop lanjutannya, yakni Dari Hal Saksi.
Berikut ini tampilan ayat-ayat Firman Tuhan dalam Kitab Ulangan (Deuteronomy 19:15-21 dengan judul perikop Dari Hal Saksi).
Kita belajar perikop Dari Hal Saksi ini dengan menggunakan tafsiran / catatan Wycliffe. Semua ayat dikutip dalam bentuk tulisan italic warna biru, sedangkan tafsiran / komentar dalam tulisan biasa.
Ayat Akitab dikutip dari software e-Sword, sedangkan komentarinya dari situs Alkitab.sabda.org. Yuk kita belajar.
Deu 19:15 "Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
Deu 19:16 Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran,
Deu 19:17 maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu.
Deu 19:18 Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata, bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya,
Deu 19:19 maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Deu 19:20 Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu.
Deu 19:21 Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki."
Hukum Tentang Saksi (19:15-21).
15. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Ayat ini merupakan peraturan umum mengenai saksi di dalam menangani kasus-kasus kejahatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk perkara-perkara yang berat (17:6, Bil. 35:30).
19:16-21 membahas tentang saksi palsu, yaitu pelanggaran terhadap titah kesembilan di pengadilan (lih. 5:20, Kel. 20:16, 23:1).
16. Seorang saksi jahat. Dia dinamakan demikian mengingat akibat yang dihasilkan oleh kesaksiannya yang palsu.
Tetapi, dari sudut hakim tidak jelas apakah dia itu saksi palsu, atau tidak.
Justru kesulitan inilah yang membuat kasus semacam ini harus dialihkan ke pengadilan pusat (bdg. 17:8-13).
18. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik (bdg. 13:14, 17:4). Para hakim tidak boleh memanfaatkan sarana siksaan sebagaimana halnya di dalam beberapa kasus pengadilan tetangga Israel.
21. Nyawa ganti nyawa. Sekalipun demikian, hukuman terhadap kesaksian yang palsu harus ditentukan oleh prinsip lex talionis, yaitu hukum memberlakukan sesama seperti dirinya sendiri (Kel. 21:23 dst, Im. 24:17 dst.) yang diakui hampir secara universal.
Prinsip tersebut bukan izin untuk membalas dendam, melainkan sebuah kepastian keadilan.
Perhatikan kembali kedudukan penting dari imam di dalam pengadilan (19:17).
Perikop Selanjutnya: Hukum Perang.
Berikut ini tampilan ayat-ayat Firman Tuhan dalam Kitab Ulangan (Deuteronomy 19:15-21 dengan judul perikop Dari Hal Saksi).
Kita belajar perikop Dari Hal Saksi ini dengan menggunakan tafsiran / catatan Wycliffe. Semua ayat dikutip dalam bentuk tulisan italic warna biru, sedangkan tafsiran / komentar dalam tulisan biasa.
Ayat Akitab dikutip dari software e-Sword, sedangkan komentarinya dari situs Alkitab.sabda.org. Yuk kita belajar.
Dari Hal Saksi (Kitab Ulangan 19:15-21)
Deu 19:15 "Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
Deu 19:16 Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran,
Deu 19:17 maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu.
Deu 19:18 Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata, bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya,
Deu 19:19 maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Deu 19:20 Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu.
Deu 19:21 Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki."
Ketentuan-ketentuan: Hidup Menurut Perjanjian (5:1-26:19).
Ketika perjanjian-perjanjian tentang kekuasaan raja dibaharui, maka peraturan-peraturannya yang merupakan bagian yang panjang dan menentukan di dalam sebuah dokumen perjanjian, diulang kembali dengan sejumlah penyempurnaan, khususnya penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan situasi yang berubah.
Oleh karena itu, Musa merangkum dan merumuskan ulang berbagai syarat yang dikemukakan di dalam Perjanjian Sinai.
Selanjutnya, sebagaimana peraturan-peraturan perjanjian biasanya diawali dengan tuntutan yang mendasar dan umum agar si raja yang kalah tunduk sepenuhnya kepada raja pemenang, dan sesudah itu baru dilanjutkan dengan peraturan yang lebih terinci.
Demikian pula Musa saat ini menghadapkan Israel dengan tuntutan primer, yakni mengkhususkan diri sepenuhnya untuk Tuhan (ay. 5-11), dan sesudah itu barulah dengan peraturan-peraturan tambahan tentang kehidupan sesuai perjanjian (ay. 12-26).
Berbagai Perintah Pelengkap (12:1-26:19).
Setelah melukiskan semangat batin dari kehidupan teokratis (ps. 5-11), Musa melanjutkan dengan menguraikan ketetapan dan peraturan dari bentuk lahiriah teokrasi itu (ps. 12-26).
Pasal 12:1-16:17 terutama berkenaan dengan berbagai persyaratan pentahiran dengan upacara agama.
Kewenangan pemerintahan dan hukum merupakan pokok pembahasan dalam 16:18-21:23.
Luasnya hubungan antar warga teokrasi dicantumkan di 22:1-25:19.
Rangkaian peraturan ini diakhiri dengan pengakuan ritual tentang kekuasaan Tuhan dan pernyataan akhir tentang pengesahan perjanjian (ps. 26).
Keadilan Pengadilan Pemerintah (16:18-21:23).
Bagian ini berisi serangkaian peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan teokratis, dengan penekanan utama pada unsur hukumnya.
Di samping kekudusan ibadah, Israel juga harus memiliki keadilan politik hukum.
Di antara pemerintahan dan ibadah, terdapat kesatuan otoritas tertinggi, sebab Tuhan merupakan Allah dan juga Raja Israel.
Oleh karena itu, semua lembaga teokratis, tidak seperti dalam negara yang biasa, bersifat religius, dan ada perluasan praktik ibadah hingga keluar dari wilayah tempat ibadah dan memasuki gelanggang pemerintahan.
Selanjutnya, karena seluruh hukum teokratis, baik yang menyangkut moral dan sipil maupun menyangkut ibadah dipahami menurut peraturan perjanjian dari Tuhan yang tercatat di dalam dokumen perjanjian, dan karena Kitab Hukum tersebut diserahkan kepada para imam di tempat ibadah pusat untuk dipelihara dan dijelaskan kepada bangsa itu, para imam memiliki kekuasaan utama di bidang hukum (bdg. 21:5), setidak-tidaknya hingga masa permulaan kerajaan (bdg. 17:9- 10).
Di samping pengetahuan mereka tentang hukum yang tertulis, para imam juga bisa memanfaatkan Urim dan Tumim untuk mengetahui keputusan ilahi.
Kenyataan tersebut akan memberikan peranan yang lebih tinggi kepada para imam, sekalipun di kemudian hari para raja lebih banyak berperan di bidang hukum.
Di seluruh negeri tersebut, suara lisan dari Raja ilahi yang bertakhta di tempat ibadah pusat itu makin dinyatakan kepada dan melalui seorang nabi.
Namun, sementara para nabi mencatat hukuman Tuhan yang tidak terduga kepada bangsa dan pemimpin umat-Nya, fungsi hukum dari para imam adalah menyangkut proses peradilan kasus sengketa antar orang Israel.
Hukum Tentang Saksi (19:15-21).
15. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Ayat ini merupakan peraturan umum mengenai saksi di dalam menangani kasus-kasus kejahatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk perkara-perkara yang berat (17:6, Bil. 35:30).
19:16-21 membahas tentang saksi palsu, yaitu pelanggaran terhadap titah kesembilan di pengadilan (lih. 5:20, Kel. 20:16, 23:1).
16. Seorang saksi jahat. Dia dinamakan demikian mengingat akibat yang dihasilkan oleh kesaksiannya yang palsu.
Tetapi, dari sudut hakim tidak jelas apakah dia itu saksi palsu, atau tidak.
Justru kesulitan inilah yang membuat kasus semacam ini harus dialihkan ke pengadilan pusat (bdg. 17:8-13).
18. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik (bdg. 13:14, 17:4). Para hakim tidak boleh memanfaatkan sarana siksaan sebagaimana halnya di dalam beberapa kasus pengadilan tetangga Israel.
21. Nyawa ganti nyawa. Sekalipun demikian, hukuman terhadap kesaksian yang palsu harus ditentukan oleh prinsip lex talionis, yaitu hukum memberlakukan sesama seperti dirinya sendiri (Kel. 21:23 dst, Im. 24:17 dst.) yang diakui hampir secara universal.
Prinsip tersebut bukan izin untuk membalas dendam, melainkan sebuah kepastian keadilan.
Perhatikan kembali kedudukan penting dari imam di dalam pengadilan (19:17).
Perikop Selanjutnya: Hukum Perang.